heyka cahaya cinta: Madul pkn kelas XI semester 1 Bab. 1

BAB

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas / Semester : XI / III

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Budaya Politik di Indonesia

Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik

1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat

indonesia

1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi perkembangan budaya politik

1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

Indikator :

Mendeskripsikan pengertian budaya politik
Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik
Mendeskripsikan macam-macam budaya politik
Mengidentifikasikan perkembangan budaya politik
Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya
Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat
Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
Mendeskripsikan tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
Menyimpulkan dampak perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan

sistem politik yang berlaku

Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik
Mengidentifikasikan fungsi partai politik
Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik
Memberikan contoh budaya politik parokial, kaula dan partisipan
Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Mendemonstrasikan budaya politik partisipan di depan kelas

URAIAN MATERI

Pembahasan budaya politik di Indonesia sangat menarik untuk dikaji karena selalu berhubungan dengan tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Semenjak lahirnya reformasi yang dimulai dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil menumbangkan pemerintah Orde Baru sehingga terjadi perubahan besar terhadap budaya politik di Indonesia.

Dengan pembahasan budaya politik ini diharapkan agar kita dapat mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupun yang berubah. Seirama dengan proses perkembangan perubahan dan bahkan mutasi sosial. Pada topik ini kami ingin mencoba memberi gambaran mengenai budaya politik Indonesia bagaimana proses pembentukannya dan bagaimana perwujudannya.

I. BUDAYA POLITIK

A. Pengertian Budaya Politik

1. Makna Budaya

Banyak pakar yang memberikan batasan atau pengertian terhadap konsep budaya, diantaranya sebagai berikut :

a. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa budaya terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan, dan bertindak.

b. Koentjaraningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.

c. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengusulkan definisi kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tentang pengertian budaya di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami, dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat.

2. Pengertian Politik

Konsep politik mempunyai banyak arti tergantung dari sudut pandang yang dipakai oleh si pemberi definisi/batasan. Berikut ini pengertian konsep politik yang dikemukakan oleh para pakar ilmu politik :

a. Roger F. Soltau, menyatakan politik merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara lain.

b. Harold D. Laswell, menyatakan politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

c. Joyce Mitchell, berpendapat bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan untuk masyarakat.

d. Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan berbagai kegiatan perseorangan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum politik dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Untuk itu, politik sebagian besar menyangkut kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat perseorangan.

3. Pengertian Budaya Politik

Pada umumnya budaya politik diartikan sebagai orientasi dasar suatu masyarakat terhadap suatu sistem politik. Untuk lebih mengkhususkan pengertian budaya politik, banyak pakar politik yang memberikan pendapatnya mengenai makna budaya politik, diantaranya adalah :

a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, mengemukakan bahwa budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.

b. Denis Kavanagh, berpendapat bahwa budaya politik dapat diartikan sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap di mana sistem politik itu berlangsung.

c. Rusadi Kantaprawira, merumuskan pengertian budaya politik sebagai pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota sistem politik.

d. Alan R. Ball, budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

e. Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

f. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik, yaitu :

1) Orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah, yang mencakup :

a. Orientasi yang bersifat kognitif. Orientasi ini menyangkut pemahaman dan keyakinanan individu terhadap sistem politik dan atributnya, sepeerti tentang ibukota negara, lembaga negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan sebagainya.

b. Orientasi yang bersifat afektif. Orientasi ini menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya.

c. Orientasi yang bersifat evaluatif. Orientasi ini menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya.

2) Menekankan pada dimensi psikologis dan bersifat subjektif.

3) Akan membentuk sikap dan perilaku politik yang khas sesuai dengan budaya politik yang melekat.

Dua manfaat jika dapat memahami pengertian budaya politik :

Ø Adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan;

Ø Tanggapan, dukungan serta orientasinya terhadap sistem politik yang ada;

Ø Dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

B. Tipologi Budaya Politik

1. Tipe-tipe Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam. Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam. Didalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menemukan beberapa perilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut :

a. Dalam Pemilihan Umum, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan orang yang mengaku memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan. Atau memilih partai yang sama dengan alasan supaya dinaikkan pangkatnya.

b. Ada orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah.

c. Ada juga orang yang hanya peduli pada kepentingan daerah asalnya, dia sama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.

d. Ada pula orang yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.

Keempat contoh diatas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Almond dan Powell membagi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, subjek (kaula), dan partisipan.

a. Budaya Politik Parokial (Parochial political culture)

Budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh faktor kognitif (tingkat pendidikan). Golongan ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik.

b. Budaya Politik Subjek (Subject political culture)

Budaya politik subjek adalah budaya politik yang masyarakatnya memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka terwujud dalam cara yang lebih pasif.

Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara.

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif.

c. Budaya Politik Partisipan (Participant political culture)

Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik partisipan, individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai, dan pengkritik setiap kebijakasanaan dan keputusan politik pemerintah).

Namun dalam kenyataan tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni parokial, subjek, atau partisipan. Ada variasi di antara ketiga tipe tersebut. Almond dan Verba menegaskan bahwa ketiga tipe itu tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

Ø Budaya politik subjek-parokial (the parochial-subject culture), dalam budaya politik ini, sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan atau feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.

Ø Budaya politik subjek-partisipan (the subject-participant culture), dalam budaya politik ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktifis. Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

Ø Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture), Budaya politik ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakat lebih berbudaya politik parokial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.

2. Perkembangan Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti, karena menurut hukum-hukum perkembangan masyarakat, perubahan yang menyangkut kebudayaan cenderung berjalan lambat. Sedangkan di sisi lain, sistem politik Indonesia sudah beberapa kali berubah, yaitu sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan terakhir beralih ke sistem politik demokrasi pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam ketiga sistem politik ini cenderung tetap. Berikut ini kesimpulan sementara tentang budaya politik Indonesia :

v Budaya politik Indonesia di satu pihak masih bersifat parokial-kaula, dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, hal ini mungkin disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan primordialisme. Sedangkan di sisi lain, para elit politik menunjukkan partisipasi aktifnya dalam setiap kegiatan politik.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa budaya politik Indonesia merupakan budaya politik campuran yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik parokial-kaula.

v Sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui indikatornya berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku , dan agamnya. Misalnya, pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari daerahnya (putra asli daerah) daripada calon yang berasal dari luar daerahnya, tanpa melihat kemampuan yang dimilikinya.

v Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang kuat paternalisme. Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat bapakisme atau sikap asal bapak dalam setiap hal. Budaya tersebut saat ini sudah mulai berkurang untuk birokrasi di tingkat pusat, akan tetapi di tingkatan yang lebih bawah budaya tersebut masih berkembang. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan atasannya denga pertimbangan supaya mendapatkan perhatian lebih.

II. SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

Suatu kebudayaan akan terus berkembang dan tidak akan musnah jika di dalam masyarakat terjadi proses penanaman nilai-nilai kebudayaan kepada setiap anggota masyarakat mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Penanaman nilai tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan setiap anggota masyarakat bahwa kebudayaan itu penting bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu subsistem dari kebudayaan, budaya politik dalam mempertahankan jati dirinya juga memerlukan suatu proses yang menekankan pada penanaman nilai-nilai politik kepada setiap anggota masyarakat yang proses tersebut sering dinamakan sosialisasi budaya politik.

A. Makna Sosialisasi Kesadaran Politik

Budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan kesadaaran politik. Pada hakikatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Kesadaran politik atau dalam istilah asing disebut political awwaranes.

Menurut M. Taufan, kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilhan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksikebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Bagaimana cara untuk menciptakan kesadaran politik? Kesadaran politik dapat tercipta salah satunya melalaui sosialisasi politik (political socialization).

Secara umum sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa, dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik.

Banyak pakar yang mendefinisikan sosialisasi politik, di antaranya :

a. Michael Rush dan Phillip Althoff

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukn tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

b. David Easton dan Jack Dennis

Sosialisasi politik merupakan suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.

c. Jack Plano

Sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik.

d. Almond dan Powell

Sosialisasi politik sebagai proses di mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu.

e. Hyman

Sosialisasi politik merupakan cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatannya yang diketengahkan melalui berbagai macam badan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosial politik. Dengan demikian sosialisasi kesadaran politik mengandung makna proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung di lingkungannya yang ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya.

B. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

Menurut Robert Le Vine terdapat tiga mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak. Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga) maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dan sebagainya). Motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

Ketiga mekanisme di atas tidak bisa berjalan tanpa dibantu agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik, beberapa agen sosialisasi politik, yaitu :

1). Keluarga

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga. Di mulai dari keluarga inilah orang tua dengan anak sering melakukan “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu kepada si anak.

2). Sekolah

Melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

3). Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

4). Media Lainnya

Selain keluarga, sekolah, dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (perjuangan tokoh-tokoh politik pada masa lampau). Selain itu juga individu dapat memperoleh sosialisasi politik dari media massa, termasuk televise, radio, majalah dan surat kabar, serta dapat mengikuti berbagai seminar, dialog, dan debat politik yang pada hakikatnya merupakan sarana sosialisasi politik.

III. PERAN SERTA DALAM BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Dari ketiga tipe budaya politik yang diuraikan pada bagian sebelumnya, budaya politik partisipan mempunyai pengaruh yang teramat penting dalam pembangunan politik suatu negara. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik ideal, di mana dalam budaya politik ini orientasi politik rakyat tidak hanya bersifat kognitif atau afektif saja, tetapi sudah merupakan orientasi politik yang ersifat evaluative yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan rakyat dalam menilai dan mengontrol semua kebijakan dari para pemegang kekuasaan.

A. Bentuk-bentuk Budaya Politik Partisipan

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik.

Banyak ilmuwan politik yang mendefinisikan partisipasi politik diantaranya sebagai berikut :

a) Miriam Budiardjo

Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

b) Michael Rush dan Phillip Althoff

Partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan dalam system politik.

c) Herbert Mc. Closky

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

d) Norman H. Nie dan Sidney Verba

Partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

e) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujunnya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya atau tidak merugikannya.

Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik :

ü Modernisasi dalam segala bidang kehidupan.

ü Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

ü Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.

ü Konflik antar kelompok pemimpin-pemimpin politik.

ü Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urussan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Budaya politik partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson berhasil mengidentifikasi lima bentuk partisipasi politik, yaitu sebagai berikut :

a) Kegiatan pemilihan

Mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil prose pemilihan.

b) Lobbying

Upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

c) Kegiatan organisasi

Menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.

d) Mencari koneksi

Tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.

e) Tindakan kekerasan

Upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabatpemerintahan atau harta benda.

Di tingkat individu, secara lebih spesifik Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual :

No	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1.	Aphatetic Inactives	Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
2.	Passive Supporters	Memilih secara regular/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
3.	Contact Specialist	Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah tertentu.

No	Bentuk Partisipasi	Keterangan
4.	Communicators	Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
5.	Party and Campaign Workers	Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat pimpinan partai politik.
6.	Community Activists	Bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
7.	Protesters	Bergabung dalam demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi peraturan-peraturan.

Michael Rush dan Phillip Althoff, juga menyatakan bahwa yang terjadi dalam partisipasi politik sangat bergantung pada akibat yang disebabkannya terhadap sistem politik, hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut :

Ø Menduduki jabatan politik atau administratif

Ø Mencari jabatan politik atau administratif

Ø Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

Ø Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

Ø Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik

Ø Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik

Ø Partisipasi dalam rapat umum, deminstrasi, dan sebagainya

Ø Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik

Ø Voting (pemberian suara)

B. Peran Aktif dalam Kehidupan Politik

Peran aktif dalam kehidupan politik dapat kalian tampilkan mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat serta lingkungan bangsa dan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini contoh peran aktif yang dapat ditampilkan dalam lingkungan-lingkungan tersebut :

a. Di Lingkungan Keluarga

Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagai kegiatan berikut ini :

1) Musyawarah keluarga.

2) Pemasangan atribut-atribut kenegaraan pada waktu hari besar nasional seperti proklamasi kemerdekaan.

3) Membaca dan mengikuti berbagai berita di televisi, radio, dan media massa lainnya terutama yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik kenegaraan.

b) Di Lingkungan Sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagai kegiatan berikut ini :

1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya.

2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikut.

3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

4) Membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah dan sebagainya.

c) Di Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagi kegiatan berikut ini :

1) Forum warga

2) Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya.

3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD, dan sebagainya.

d) Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dalam bentuk :

1) Menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum.

2) Menjadi anggota aktif dari partai politik, kelompok penekan dan kelompok kepentingan tertentu.

3) Duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, dan DPD.

4) Biasa berkomunikasi dengan wakil-wakil rakyat.

5) Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi

6) Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkannya sesuai dengan aspirasi kepentingan masyarakat.

7) Ikut aksi unjuk rasa secara damai.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e

1. Pada umumnya budaya politik diartikan sebagai ....

a. Orientasi dasar suatu masyarakat terhadap suatu sistem politik

b. Perilaku politik masyarakat dalam suatu sistem politik

c. Tindakan politik masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik

d. Orientasi dasar suatu masyarakat terhadap suatu sistem pemilihan

e. Kebiasaan masyarakat dalam kehidupan politik

2. Budaya politik merupakan sebuah sub sistem dari ....

a. Sistem Politik d. Kebudayaan universal

b. Sistem sosial e. Ilmu politik

c. Sistem pemerintahan

3. Contoh dari budaya politik partisipan adalah ....

a. Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik dan memperoleh informasi

cukup banyak tentang kehidupan politik

b. Orang tua yang pasif dan patuh pada pejabat

c. Orang buta huruf

d. Orang yang tinggal di desa terpencil atau suku pedalaman

e. Semua jawaban benar

4. Budaya politik yang ditandai dengan orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit disebut budaya politik ....

a. Partisipan d. Campuran

b. Subjek e. Civic culture

c Parokial

5. Kegiatan pemberian suara pada saat pemilu, merupakan contoh tipe budaya politik ....

a. Parokial d. Campuran

b. Kaula e. Subjek

c. Partisipan

6. Tujuan utama dari partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat adalah ....

a. Untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah

b. Untuk menunjukkan aktifitas masyarakat

c. Untuk mempengaruhi teman yang lainnya

d. Untuk mempermudah proses politik

e. Untuk menunjukkan kemampuan masyarakat dalam bidang politik

7. Dibawah ini merupakan penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi dalam proses politik menurut Myron Weiner, kecuali ....

a. Modernisasi dalam bidang kehidupan d. Konflik antar pemimpin politik

b. Perubahan struktur kelas sosial e. Dinamika masyarakat pluralisme

c. Pengaruh kaum intelektual dan modern

8. Budaya politik dapat diartikan sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap di mana sistem politik itu berlangsung. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....

a. Gabriel Almond d. Denis Kavanagh

b. Sydney Verba e. Karl W. Duetch

c. Harold D. Laswell

9. Istilah budaya politik merupakan alih bahasa dari istilah ….

a. Political d. Culture politic

b. Political custome e. Political culture

c. Political comparative

10. Kesadaran politik atau dalam istilah asing disebut ….

a. Culture politics d. Political comparative

b. Political custom e. Political awwarness

c. Political culture

11. Ciri-ciri budaya politik dibawah ini adalah ....

a. Mengetahui sikap warga negara terhadap sistem politik

b. Biasanya tertanam pada perasaan orang

c. Memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik

d. Memperluas pemahaman terhadap masalah

e. Meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat

12. Berikut ini unsur-unsur yang membangun budaya politik, kecuali ….

a. Orientasi politik yang bersifat kognitif

b. Orientasi politik yang bersifat evaluatif

c. Menekankan pada dimensi psikologis dan bersifat subjektif

d. Peran politik pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang demokratis

e. Akan membentuk sikap dan perilaku politik yang khas

13. Berikut ini adalah agen-agen sosialisasi politik, kecuali ....

a. Keluarga d. Kantor

b. Sekolah e. Media massa

c. Partai politik

14. Sosialisasi politik merupakan suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Pendapat ini dikemukakan oleh ....

a. Michael Rush dan Philip Althoff d. Hyman

b. David Easton dan Jack Dennis e. Fred I. Greenstein

c. Almond dan Powell

15. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, kecuali ....

a. Kegiatan pemilihan d. Mencari koneksi

b. Lobbying e. Tindakan kekerasan

c. Diskusi politik

16. Kesadaran politik dapat tercipta salah satunya melalui ....

a. Sistem politik d. Aparat pemerintah

b. Budaya politik e. Pemerintahan demokratis

c. Sosialisasi politik

17. Peran aktif dalam kehidupan politik di lingkungan sekolah dapat diterapkan oleh beberapa hal dibawah ini, kecuali ....

a. Pemilihan ketua OSIS

b. Pembuatan AD/ART OSIS

c. Forum diskusi yang diselenggarakan di sekolah

d. Membuat artikel politik untuk mading

e. Belajar dengan tekun dan rajin

18. Mekanisme psoses sosialisasi politik yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri disebut ....

a. Imitasi d. Identifikasi

b. Instruksi e. Sugesti

c. Motivasi

19. Proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak disebut ....

a. Imitasi d. Identifikasi

b. Instruksi e. Sugesti

c. Motivasi

20. Indikator sikap primordialisme yang berkembang pada masyarakat Indonesia adalah ....

a. Chauvinisme dan nasionalisme d. Sukuisme dan provinsialisme

b. Fanatisme dan ekstrimisme e. Patriotisme dan nasionalisme

c. Feodalisme dan liberalisme

21. Partisipasi politik mengandung sasaran yang ingin dituju, yaitu ....

a. Jabatan pemerintahan

b. Aktif dalam perpolitikan nasional

c. Mempengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah

d. menolak jabatan publik

e. Menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram

22. Kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Pendapat ini dikemukakan oleh ....

a. M. Taufan d. Koentjaraningrat

b. Miriam Budiardjo e. Selo Soemardjan

c. Soerjono Soekanto

23. Peran aktif dalam kehidupan politik yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah ....

a. Musyawarah keluarga

b. Pemilihan ketua RT, RW, dan Kepala Desa

c. Forum-forum diskusi atau musyawarah di sekolah

d. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu

e. Forum warga

24. Secara umum partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana sebagai berikut, kecuali ....

a. Komunikasi politik d. Rekruitmen politik

b. Sosialisasi politik e. Pengatur konflik

c. Kesadaran politik

25. Untuk menghormati aparat pemerintah, budaya politik Sunda sering menyuguhkan pagelaran pesta rakyat berupa tarian yaitu ....

a. Jaipong dan Pesinden d. Barongsai

b. Tari Barong e. Tari Gambyong

c. Wayang dan Reog

26. Gambaran tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah ....

a. Sifat feodalisme, bapakisme, dan primordialisme

b. Demokratis, modern, dan bapakisme

c. Parokial

d. Demokratis yang terbuka

e. Sifat primordialisme, dan demokratis

27. Di bawah ini adalah contoh perilaku politik, kecuali ....

a. Usaha-usaha menyampaikan ketidakpuasan atau kritik

b. Membaca berita politik

c. Merebut posisi politik

d. Mencegah agar keputusan tidak dilaksanakan

e. Melaksanakan keputusan politik

28. Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik disebut ....

a. Perilaku politik d. Tindakan politik

b. Budaya politik e. Partisipasi politik

c. Sosialisasi politik

29. Sosialisasi politik di sekolah bisa disalurkan melalui ....

a. Pendidikan Kewarganegaraan d. Class meeting

b. Ilmu Pengetahuan Sosial e. Sejarah Nasional Indonesia

c. Orientasi siswa

30. Bentuk-bentuk partisipasi politik di dalam masyarakat dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga negara yang terdiri antara lain ....

a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun ormas sebagai bagian dari kegiatan

sosial sekaligus sebagai pengatur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan

b. Lahirnya LSM sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan (input) untuk

menentukan kebijakan negara

c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih dan

memilih

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input

dan output kepada pemerintah

e. Berkembangnya organisasi pemerintahan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

1. Apakah yang dimaksud dengan budaya politik? Jelaskan!